Tolak Penutupan Pulau Komodo, Warga Datangi DPRD Mabar

Labuan Bajo, Delegasi.Com – Masyarakat Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak wacana penutupan Pulau Komodo. Dirilis detik.com, mereka juga menolak direlokasi dan mengadukan keluhannya ke DPRD Manggarai Barat.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini juga dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus, dan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang.

“Kami datang sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi tiga hari yang lalu. Kami menolak rencana penutupan Pulau Komodo oleh pemerintah,” kata tokoh pemuda Masyarakat Komodo, Akbar Al Ayyub di kantornya, Jl Sernaru, Labuan Bajo, Flores, NTT, Senin (22/7/2019), dirilis detik.com.

Hal senada juga disampaikan tokoh adat masyarakat Komodo. Dia khawatir penutupan Pulau Komodo bakal berdampak pada warganya.

“Warga kami mulanya nelayan, sekarang kami di pariwisata. Terkait perpindahan warga itu sangat sulit, itu tempat di mana kami dilahirkan di situ, lalu sudah adaptasi dengan wilayah itu. Nanti kami agak kesulitan, lapangan kerja baru sulit penyesuaiannya,” tutur Habsi.

Keluhan masyarakat Komodo diterima Ketua DPRD Manggarai Barat Blasius Jeramun. Blasius mengajak anggotanya untuk membahas hal tersebut.

“Rapat Dengar Pendapat ini digelar tindak lanjut aksi penolakan masyarakat Komodo tiga hari yang lalu, terhadap rencana provinsi NTT untuk menutup sementara Pulau Komodo itu sendiri dan juga bahkan diisukan sebagian atau seluruh warga Pulau Komodo akan dipindahkan dari wilayah itu,” kata Blasius.

Blasius mengatakan pihaknya pun belum mendapatkan surat resmi soal wacana penutupan Pulau Komodo dari Pemerintah Provinsi NTT. Dia pun meminta klarifikasi dari pihak Balai Taman Nasional Komodo untuk menjelaskan permasalahan yang dialami hingga wacana tersebut muncul.

“Oleh karena itu ibu wakil dan dinas pariwisata dengan adanya penolakan masyarakat terhadap isu rencana penutupan. Saya katakan isu sebagai pemilik rumah yang sesungguhnya kami di DPRD belum tahu atau dengar sama sekali belum ada surat resmi, tapi sudah sampai dan melukai perasaan sebagian warga wilayah kita yang kebetulan penghuni Pulau Komodo,” tuturnya.

Isu penutupan TN Komodo berhembus di Januari awal tahun 2019, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mencanangkan penutupan Taman Nasional (TN) Komodo. Alasannya, kondisi habitat komodo sudah semakin berkurang serta kondisi tubuh komodo yang kecil sebagai dampak berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo.

Seiring berjalan waktu, setelah ada pertemuan antara pihak Pemprov NTT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal ini oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), hanya Pulau Komodo saja yang ditutup. Bukan seluruh TN Komodo.

Setelah itu Presiden Jokowi pun berkunjung ke Komodo dan Jokowi menekankan pada dua hal, konservasi dan pariwisata. Keduanya harus seimbang dan terjaga, konservasinya diperhatikan pun pariwisata dikembangkan maksimal.

Soal konservasi, Jokowi meminta pihak Balai Taman Nasional Komodo benar-benar menghitung daya dukung. Artinya, TN Komodo sejatinya adalah wilayah konservasi yang harus dijaga karena di situlah tempat tinggalnya komodo, hewan yang hanya ada di Indonesia.

Belum ada kepastian apakah Komodo akan ditutup atau tidak. Namun rencana penutupan Pulau Komodo pada Januari 2020 nanti selama 1 tahun masih menuai pro dan kontra.

//delegasi(detik/hermen)

Editor: Hermen Jawa

Komentar ANDA?