KUPANG, Delegasi.Com – Gerakan Pemuda(GP) Ansor Nusa Tenggara Timur menduga Kepolisian Daerah (Polda) dan Badan Intelijen Negara(BIN) ‘membiarkan’ HTI berkembang di NTT.
Pasalnya, berdasarkan Data dan Evaluasi Gerakan Pemuda Nusa Timur selama Tahun 2019 sejak Organisasi yang secara sah dibekukan oleh pemerintah, namun di NTT masih terus melakukan kegiatan di beberapa titik.
Misalnya pada tahun 2019, sudah 4 kali kegiatan keorganisasian itu di tempat yang berbeda di wilayah Kota Kupang.
Demikian pernyataan Ketua Wilayah GP Ansor NTT, Ajhar Jowe, melalui press realis kepada Delegasi.Com, Jumat (1/11/2019).
Menurut Ajhar, pergerakan organisasi Terlarang Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Kupang dan sekitar wilayah hukum Polda, akhir-akhir ini terus mendapat reaksi dari publik NTT.
Ormas yang sudah jelas tidak diakui oleh Negera ternyata masih beraktivitas layaknya kegiatan seperti OKP lainnya.
“Kami memiliki data kegiatan-kegiatan HTI di Kota Kupang, sebab dalam kegiatan tersebut GP Ansor dan Banser terus melakukan koordinasi bersama Badan Intelejen Daerah dan Polda NTT,” katanya.
Menurut Ajhar, berdasarkan rekapan data GP Ansor, kegiatan terakhir HTI di Komplek TDM kemarin sudah termasuk kali ke empat dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2019.
Kegitan terakhir di komplek Tuak Daun Merah Mendapat upaya reaksi yang luar biasa dari semua pihak termasuk berbagai isu-isu yang tersebar di semua grup media sosial.
Dan juga menjadi bahan diskusi kelompok-kelompok pemerhati NTT khusinya kaum muda, menilai gerakan masif HTI di NTT menjadi ancaman besar akan tubuh berkembang menjadi besar.
Dikatakan Ajhar, untuk menjaga situasional dan kondisi NTT jangan menjadi lahan isu untuk gerakan organisasi terlarang tersebut maka, pihaknya meminta Badan Intelejen Daerah, dan Polda NTT harus benar-benar mendeteksi dan menyikapi secara serius hal tersebut.
Sebab, jika tidak dan dibiarkan terus menerus yang akan menjadi dampak adalah rasa kecemasan masyarakat terhadap organisasi tersebut.
“Publik sudah mengetahui bahwa HTI negara sudah tidak diakui. Tetapi di NTT masih ada gerakan atau aktifitas organisasi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kami menduga jangan sampai tidak ditangani secara serius maka akan menjadi momok yang kurang baik pandangan masyarakat terhadap polisi maupun badan intelejen,” .
“Sebagai ormas pemuda kami memiliki batas tertentu yang tidak serta merta kami lakukan, masalah hukum itu wewenang polisi maupun pihak yang bertanggungjawab sebagai alat kelengkapan negara,” urainya.
Hajhar mengatakan harapan besar masyarakat yang resah terhadap gerakan masif HTI ini perlu ada keseriusan dan perlu ada tindakan-tindakan nyata oleh penegak hukum. Alasanya HTI sudah dibubarkan, berarti jelas tidak bisa melakukan langkah apapun.
“Pandangan kami, gerakan mereka itu, menjadi titik persoalan ketika ada langkah dari organisasi lain yang melakukan tindakan brutal sehingga dapat menimbul persoalan baru,” .
“Memang kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, tetapi kalau rasa kepercayaan masyarakat terhadap polisi sedikit menurun karena hanya persoalan diduga pembiaran seperti terus menerus maka masyarakat sendiri akan mengambil langkah dan itu yang tidak kita inginkan.
Harapan kita semua persoalan diserahkan kepada Polisi dan pihak terkait, tutur Ajhar.
“Mimpi besar kita adalah jaga NTT tetap damai, NTT tetap sejuk dan NTT bersahaja untuk mengawal NKRI dan Pancasila sebagai Ideologi bangsa tidak bisa diganggu oleh apapun”.
//Delegasi.Com(hermen jawa)