Kemendukbangga Jalin Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Untuk Tangani Stunting di NTT

JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) akan bekerja sama dengan lintas sektor kementerian serta beberapa universitas untuk menurunkan angka Stunting  di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kerja sama tersebut dilakukan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal (Kemendes), serta beberapa universitas.

“Kemendukbangga/BKKBN akan terus berjuang menurunkan jumlah anak stunting khususnya di NTT yang angka prevalensinya tinggi. Kami membuka ruang kerja bagi pelaksanaan aksi KPT untuk mendukungnya,” kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat menyambut kunjungan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena  bersama Kepala Daerah se NTT di Jakarta, Rabu (19/03/2025).

Wihaji menegaskan, sebagai tindak lanjut komitmen bersama pengentasan kemiskinan dan stunting di NTT, Kemendukbangga/BKKBN bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Brawijaya (UB) membentuk Konsulat Pendidikan Tinggi (KPT).

“Saya fokus ingin membuat sesuatu yang konkret untuk NTT. Setelah bertemu dengan Menristekdikti, kami mendorong Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk turun ke NTT melakukan penelitian dan berkontribusi langsung dalam penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem,” ujar Wihaji

Wihaji juga menyampaikan bahwa sejumlah korporasi akan digandeng untuk mendukung pembangunan rumah layak huni, pengadaan air bersih, serta menjadi orang tua asuh untuk pencegahan stunting. Para korporasi ini akan mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka untuk mendukung program-program tersebut di NTT.

Menurut Wihaji, Kemendukbangga sudah memiliki sejumlah program dan alokasi anggaran khusus untuk NTT. Saat ini, terdapat 4.328 tim pendamping keluarga (TPK) di NTT yang terdiri dari 13.242 orang, termasuk 4.142 bidan, 4.376 kader PKK, dan 4.392 kader KB. Keberadaan TPK ini dioptimalkan untuk membantu 1,127 juta keluarga, termasuk 331.116 keluarga yang berisiko stunting di NTT.

Ia menambahkan, program Presiden dan Wakil Presiden yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga akan difokuskan pada ibu hamil, menyusui, dan balita yang sedang tidak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Pelaksanaan MBG di NTT juga akan fokus dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD dengan kolaborasi. Kami mengerahkan para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan para Tim Pendamping Keluarga,” ungkap dia.

Ia menjelaskan, program tersebut akan dilaksanakan melalui Kampung Berkualitas yang sudah terbentuk sangat mapan dengan memastikan menu-menu dari pangan lokal dan hasil yang tepat sasaran.

“Semua program yang dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan dan stunting harus berdampak dan terukur, berapa jumlah anak stunting dan berapa jumlah penurunan anak yang stunting setelah dilakukan intervensi dalam program. Kita fokus pada prakonsepsi atau persiapan kesehatan sebelum kehamilan terjadi dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” ucap Wihaji.

Disela-sela pertemuan tersebut Menteri Wihaji berencana melakukan kunjungan langsung ke NTT, dengan Lembata menjadi kabupaten pertama yang akan dikunjungi.

“Saya ingin menginap di desa dan kampung di Lembata. Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan memberikan perhatian lebih kepada mereka,” kata Wihaji.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di NTT masih 37,9 persen, terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan angka prevalensi stunting nasional yaitu 21,5 persen.

Gubernur NTT Melki pada kesempatan yang sama berharap segala upaya yang dilakukan dalam pengentasan stunting di NTT bisa berdampak dan terukur.

Gubernur Melki pada kesempatan itu membenarkan bahwa NTT adalah provinsi dengan stunting  tertinggi di Indonesia. Melki mengatakan siap bekerja sama menurunkan stunting di NTT.

“Kami siap untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan di tingkat pusat akan kami kerjakan dengan baik di lapangan sehingga angka stunting NTT yang tinggi sekali, kurang lebih 37 persen tadi angkanya akan kami turunkan sesuai dengan target nasional untuk NTT,” ujarnya.*** (*/delegasi / Biro Adpim Setda NTT)

Komentar ANDA?