JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) siap mendukung program “One Village One Product” dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memperhatikan UMKM.
“Produk obat dan makanan berkontribusi secara maksimal untuk perekonomian nasional,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam audiensi dengan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan para bupati se-NTT di aula Gedung Rempah BPOM Jakarta, Kamis (20/03/2025).
Potensi pasar farmasi tercatat sebesar Rp176,3 triliun, pasar kosmetik Rp110,29 triliun dan pasar makanan Rp4.388 triliun.
Taruna berharap, setiap kabupaten di NTT memiliki satu unit pelayanan teknis (UPT) BPOM. Hal ini akan mempermudah kolaborasi dan sinergi untuk mendukung penguatan produk obat dan makanan dari UMKM.
Gubernur Melki mengajak semua bupati untuk menyiapkan lahan untuk UPT BPOM. Saat ini, baru ada 5 UPT BPOM di NTT, yaitu di Kota Kupang, Ende, Manggarai Barat, Belu dan Sumba Timur.
“Dalam waktu dekat, BPOM bisa membantu kami sinergi soal produk air kemasan produk lokal. Ke depan, kami akan terus memperhatikan produk lain,” kata Melki.
Melki menjelaskan, di NTT ada 844 desa memiliki produk unggulan. Ada 35 desa telah mengekspor produk unggulan.
Melki berharap, BPOM bisa membantu NTT mengetuk hati korporasi besar menyalurkan CSR untuk membantu penyelesaian masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di NTT.
Menanggapi permintaan penyediaan lahan untuk UPT, para bupati dan walikota menyatakan kesiapannya menghibahkan aset daerah. Kabupaten Belu, Rote Ndao, TTU dan Ngada telah menyiapkan lahan masing-masing 1 hektare (ha).
Walikota Kupang Christian Widodo menyatakan, Kota Kupang membutuhkan pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM) untuk memeriksa sampel-sampel obat dan makanan.
“Kami juga meminta anggaran untuk kegiataan pemeriksaan. Itulah yang kami butuh,” jelas Christian. (tim)