DELEGASI.COM, AIMERE – Pemerhati masalah sosial Andreas Goru mengatakan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara saat ini menjadi tuntutan dan juga kebutuhan publik saat ini. Untuk itu para aparat desa harus transparan mengelola keuangan desa.
BACA JUGA :
Pernyataan itu disampaikan Andreas kepada wartawan usai pelantikan tiga penjabat Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, Rabu 24 Januari 2023.
Tiga Penjabat Kades yang dilantik yaitu Kades Mawokisa, Yosef Logo, Kades Aimere Timur, Cornelius A. Longa, dan Kades Binawali, Yohanes Petrus Ago.
Mereka akan mulai bekerja setelah dilantik oleh Bupati Ngada Andreas Paru, SH, MH di Kantor Camat Aimere.
Menanggapi pertanyaan media terkait tiga penjabat yang dilantik, Andre mendukung karena ketiga adalah ASN yang berpengalaman dan prestasi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketiga penjabat yang dilantik hari ini harus menjaga kepercayaan masyarakat. Dan saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
“Proficiat. Saya bangga dan dukung. Mereka harus jaga kepercayaan, kelola anggaran harus transparan, ” ungkap politis Gerinda itu yang selalu intens berjuang dan mendorong keterbukaan Informasi publik selama ini.
Andreas Goru, politisi Gerinda yang digadang gadang bakal Calon DPRD NTT 2024 dari Daerah Pemilihan NTT 5 itu, mengatakan dengan adanya pengelolaan yang terbuka dan transparan, dapat terhindar dari penyelewengan keuangan negara.
“Korupsi adalah salah satu extra ordinary crime ( kejahatan luar biasa. Pengelolaan yang transparan akan mendapat legitimasi atau pengakuan publik pada pengelola/badan publik,” ungkapnya.
Diakhir dari diskusi Andre mengharapkan agar selain transparan, ketiga penjabat yang dilantik akan membangun komunikasi yang harmonis kepada semua elemen masyarakat yang ada di desa masing – masing.
“Komunikasi adalah kunci. Bangun komunikasi kepada semua orang, semua elemen desa. Seorang pemimpin dituntut untuk melakukan komunikasi yang baik dan harmonis, harap Andre, yang saat ini bekerja sama dengan Lembaga Humas BPK RI Propinsi NTT untuk mendampingi desa – desa yang baru dilantik dalam hal transparansi pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan desa.
//delegasi(**)