CHENGJU, DELEGASI.NET – International Women’s Peace Group (IWPG) menyoroti hukum internasional agar masalah antara Korea Utara dan Korea Selatan di Semeanjung Korea diselesaikan secara damai tanpa adanya ancaman perang kedua wilayah itu.
Pernyataan itu disampaikan ketua Ketua IWPG Hyun Sook Yoon pada HUT 9 Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang di Chengju- Korea Selatan, 14Maret 2025 lalu.
“Untuk penyatuan semenanjung Korea secara damai, orang harus diizinkan untuk bergerak bebas antara Korea Utara dan Korea Selatan”
“Perdamaian dan keamanan merupakan masalah yang tertunda karena perang yang tak berkesudahan… kita harus menyuarakan perdamaian” ungkap Hyun Sook Yoon dalam rilisnya yang diterima DELEGASI.NET Rabu, 18 Maret 2025.
Peringatan Tahunan ke-9 Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (Declaration of Peace and Cessation of War / DPCW) yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret di Cheongju, Korea Selatan. Momentum itu menyoroti perlunya pergerakan bebas warga sipil antara Korea Utara dan Korea Selatan serta mendesak masyarakat internasional untuk mendukung penyatuan Korea Utara dan Korea Selatan secara damai.
Ketua Yoon mengatakan, “Perdamaian dan keamanan adalah isu yang sangat penting saat ini.
Dengan berbagai perang yang terjadi di seluruh dunia, seperti Perang Rusia-Ukraina, kita harus terus menyuarakan perdamaian dan penghentian perang.
“Semenanjung Korea tetap terbagi, dengan Korea Utara dan Korea Selatan saling menodongkan senjata dan berkonfrontasi satu sama lain selama 70 tahun terakhir. Jadi kita menyaksikan bagaimana hukum internasional dan langkah-langkah keamanan yang ada saat ini tidak cukup untuk membangun dan menjaga perdamaian,” ungkapnya.
Ketua Yoon menyebutkan 10 Pasal 38 Klausul DPCW, yang dideklarasikan pada tanggal 14 Maret 2016.
“Pasal 3 DPCW menetapkan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal dan dilarang melakukan tindakan agresi, mengusulkan kebebasan beragama dan budaya perdamaian sebagai sarana untuk membangun perdamaian dunia yang berkelanjutan.”
“Pada tahun 2017, IWPG memulai Kampanye 10 Juta Tanda Tangan untuk ‘Mendesak Perjanjian Damai untuk Penghentian Perang di Semenanjung Korea’, mengumpulkan tanda tangan dari 3 juta orang dalam waktu 6 bulan. IWPG akan mengembangkan kampanye ini dan mengumpulkan lebih banyak dukungan untuk penyatuan semenanjung Korea secara damai,” tambahnya.
Pada hari berikutnya, 15 Maret, Ketua Yoon akan berpartisipasi dalam acara tahunan Komisi PBB untuk Status Perempuan (Commission on the Status of Women/ CSW) yang diadakan di Markas Besar PBB untuk bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah dan duta besar PBB untuk mendesak dukungan DPCW dan penyatuan semenanjung Korea secara damai.
HWPL, sebuah LSM internasional yang terdaftar di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), melaksanakan kampanye nasional yang disebut “Together: Connecting Korea” untuk menghubungkan dan menyatukan berbagai generasi, era, budaya, dan masyarakat dengan partisipasi 170 organisasi masyarakat sipil. Melalui acara ini, HWPL memperluas interaksi sosial budaya antara Korea Utara dan Korea Selatan dan mengumumkan pembentukan Komite Persiapan Penyatuan Damai Semenanjung Korea.”
WPG adalah LSM perempuan internasional yang terdaftar di UN ECOSOC dan UN DGC. IWPG memiliki 115 cabang di 123 negara, dan 808 organisasi mitra di 66 negara. Di bawah visi “mencapai perdamaian dunia yang berkelanjutan,” IWPG secara aktif bekerja untuk membangun jaringan perdamaian, menyebarkan budaya perdamaian, melakukan pendidikan perdamaian bagi perempuan, dan mendukung legislasi Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (DPCW). ***(/Delgasi(*/Hermen)